Jakarta, Kirkanews - Pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan Koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jum'at (19/01/2024). 

Koordinasi dan konsultasi ini disambut baik oleh 

Plh. Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Mey Rany Wanita Utami, S.STP, MM dan Plh. Direktur Dekon TP dan Kerjasama, Edi Cahyono, S STP., M. Si. 

Baca Lainnya :

• Pj Bupati Banyuasin Terima LHP Kepatuhan Belanja Daerah TA 20230
• Pemkab Banyuasin Siapkan Delegasi Untuk Paralegal Justice Awards0
• Pj Bupati Serahkan Laporan Kinerja ke BPK0
• Hani S Rustam Ajak Maayarakat Manfaatkan Lahan Untuk Tanam Cabe dan Bawang0
• Terus Tekan Laju Inflasi Pemkab Banyuasin Rutin Gelar Pasar Bazar Murah0

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin, Ir. Kosarodin, MM mewakili Penjabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH menyampaikan bahwa pelayanan kantor kecamatan ini sangat penting sebagai penunjang pelayanan administrasi. Namun, mengingat minimnya fasilitas Kantor Camat Tanjung Lago dan Banyuasin II yang berdiri sudah cukup lama, untuk itu kami mengajukan surat permohonan bantuan untuk pembangunan Kantor Camat tersebut. 

"Kami sudah melakukan beberapa permohonan untuk bantuan ini tapi saat ini masih terbentur persetujuan mengingat keterbatasan dana. 

Kedatangan kami ini untuk berkoordinasi dan konsultasi terkait permohonan bantuan dana dari kementerian untuk pembangunan kedua Kantor Camat tersebut, " paparnya. 

Kosarodin menambahkan bahwa Pemkab Banyuasin menerima bantuan tidak hanya dana tapi bisa juga berupa bahan bangunan. "Mengingat tingkat keasaman tanah di Banyuasin tentu kami butuh bahan bangunan yang tidak rentan akan kondisi yang ada di daerah kami, " jelasnya.

Diketahui, kantor camat sekarang sudah sangat memprihatinkan untuk kondisi pelayanan. Rencana akan dibangun kantor camat baru di lokasi berbeda untuk memaksimalkan pelayanan. 

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua DPRD Banyuasin, Irian Setiawan, SH., M. Si bahwa Pemkab Banyuasin pernah melayangkan surat bantuan pembangunan 2 (dua) kantor camat tersebut namun karena terkendala covid dan beberapa hal sehingga sampai saat ini masih diupayakan.

Pembangunan Kantor Camat Banyuasin II dan Tanjung lago sangat diperlukan dan dia kecamatan ini sangat berpotensi meningkatkan ekonomi dan sektor pertanian dikedua kecamatan ini tinggi.

"DPRD mendukung penuh untuk pembangunan kedua kantor camat ini karena kami tahu memang kantor camat ini sangat membutuhkan fasilitas kantor camat yang memadai. Untuk itu kami memohon bantuan agar dapat dibantu, " harapnya. 

Banyak kebijakan tidak bisa kita lakukan karena terbenturnya Standar Operational Procedure  (SOP) dari Pemerintah Pusat. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, layanan dan tanggapannya atas niat kami ini. 

Plh. Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Mey Rany Wanita Utami, S.STP, MM mengatakan telah menerima surat permohonan atas pembangunan Kantor Camat Tanjung Lago dan Banyuasin II. Kami dapat sampaikan bahwa untuk bantuan pembangunan kantor camat saat ini tidak dapat diakomodir dikarenakan sudah tidak ada lagi pos bantuan terkait pembangunan tersebut. 

"Tapi kami tidak menutup kemungkinan atas peluang yang lainnya. Terima kasih sudah datang dan menyampaikan permasalahan ini, paling tidak akan menjadi pembahasan kami di pusat, " tanggapnya. 

Sedangkan Plh. Direktur Dekon TP dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Edi Cahyono, S. STP, M.Si menyampaikan bahwa permasalahan ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian lainnya untuk bersinergi dan siap support bantu. Dalam skema ini tentu jika ada bantuan akan kami satukan dan bahas bersama dengan Kementerian lain. 

"Kami akan coba rapat koordinasi dengan Kementerian yang berkaitan dengan infrastruktur semoga dapat membantu teman-teman di daerah. Tentu akan menjadi tata kelola pemerintah yang baik dan tentu akan terkait dengan kesuksesan pekerjaan Kementerian, " tutup Edi. 

Turut hadir Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuasin, Dedi Antoni, S. Sos., MM, dan Kasubbag Analis Kebijakan Ahli Muda, Dwi Hery Setyawan, ST.(am)